Subang, BOMEN NEWS.com –
Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Indonesia ( HMI) Cabang Kabupaten Subang melakukan Aksi Demo kekantor DPRD dan Kekantor Bupati Subang Rabu (16/4/2025).
Dalam orasinya yang di pimpin Formatur HMI Cabang Kab. Subang, Anas Ahmad Laduni, menyampaikan,” Kami Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Subang mengingatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Baik itu seluruh jajaran Dewan yang ada di DPRD Kabupaten Subang serta BUPATI dan WAKIL BUPATI Subang. Agar segera menyatukan visi dan misi dalam mengelola tatanan pemerintah.
Kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati yang baru saat ini tentunya harus menjadi langkah awal untuk mampu memperbaiki Subang kedepannya.
Namun dengan jangka waktu yang sudah berjalan masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang oleh Reynaldi dan Agus Maskur. Belum ada kejelasan dalam menentukan program skala prioritas untuk membangun kabupaten subang. Dan kami menuntut kepada bupati untuk tidak melakukan gimik dan pencitraan.
Bahwa penyelengaraan Pemerintah daerah di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan juga peran serta masyarakat. Serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan satu daerah sesuai dengan amanah Undang-undang No. 23 Tahun 2014.
Demi memperbaiki kondisi Kabupaten Subang kedepannya kami Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Subang menuntut kepada pihak Pemerintah Daerah untuk membangun bersama. Dan mentiadakan kegiatan-kegiatan yang tidak substansial dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian untuk DPRD Kabupaten Subang, kami mengingatkan untuk menjalankan tugas dan fungsinya yang mengedepankan kebijakan untuk kebutuhan masyarakat. Bukan malah memutuskan kebijakan yang hanya menguntungkan para korporat atau bahkan titipan pimpinan-pimpinan partai. Pada hakikatnya harus dapat mendorong segala kebijakan yang menyangkut hajat masyarakat Subang dan dapat terpenuhi.
Tuntutan yang kami sampaikan kepada Pemkab Subang merupakan bentuk aspirasi dan kecintaan kami kepada Subang. Jika Pemkab Subang Ada niatan baik untuk Rakyat Subang maka segala bentuk pernyataan ini harus bisa terpenuhi:
1. Transparansi Anggaran harus di selaraskan, kami menuntut jumlah anggaran harus terpampang di depan setiap kantor dinas, kecamatan. Bukan hanya beberapa desa yang sudah melakukan dan ini juga berkaca kepada peraturan pemerintah no 12 tahun 2019 pasal 3 ayat 1 tentang pengelolaan keuangan daerah.
2. Supremasi Hukum harus di tegakkan setinggi tingginya, agar tidak terjadi lagi kasus dan praktek korupsi di Kabupaten Subang yang kemudian semuanya itu hanya menjadi ATM atau perasan bagi para oknum APH dan juga Pejabat PEMDA, jangan sampai melindungi kepala desa – kepala desa yang bermasalah dan jangan asal
menempatkan orang seperti eks napi koruptor di TP2D. (H. Ade Bom)
