Bandung, BOMEN NEWS.com – Sekolah SMA Plus Bina Siswa yang dulu di bawah naungan disdik Jabar, sekolah yang di dirikan oleh gubernur jabar terdahulu H. Nuriana pada tahun1995, selama beberapa tahun danai oleh disdik jabar.
Walaupun lahannya tarik ulur antara Kementerian Sosial dan Pemerintah Jawa Barat. Saat ini mengundang polemik karena di area lahan dan bangunan tersebut di buka sekolah menengah kejuruan ( SMK Plus ) yang di kelola oleh yayasan Dharma Loka nota bene pihak swasta.
Hasil penelusuran media, status dari lahan tersebut menurut sumber dari aset disdik Jabar, dan berdasarkan Data di BPKAD, lahan tersebut sudah di serahkan ke pemerintah provinsi jabar pada jaman gubernur terdahulu, namun nyatanya sekarang masih jadi polemik, tarik ulur status kepemilikan antara pemerintah provinsi dan Kemensos.
Lebih aneh lagi saat ini lahan dan bangunan, seolah di klaim oleh pihak ketiga atau dari swasta, yang berspekulasi membuka sekolah SMK Plus yang di kelola oleh yayasan, nama barunya bina insani di ketuai oleh AJJ masih rantaian dari yayasan Dharma Loka.
Keberadaan SMK yang belum berijin dan sempat menerima siswa baru tahun 2024, di karenakan sekolah tersebut ilegal maka menurut keterangan dari pihak disdik Jabar dan masyarakat sekitar sekolah (Asrama) saat di klarifikasi media, menyebutkan siswa yang sudah di terima oleh yayasan ini.
Keberadaan siswanya sekarang di titipkan di sekolah sekolah lain di wilayah sekitar sekolah yang ada di jln terusan kolonel masturi Cisarua kabupaten mempertanyakan atas hadirnya yayasan Dharma loka yang sekarang mendirikan SMK, dengan nama baru bina insani atas ijin siapa membuka dan menerima siswa SMK diarea lahan dan bangunan milik pemerintah bahkan sekolah belum berijin.
Hasil klarifikasi media dari pihak dinas pendidikan provinsi Jawa barat, mengakui benar disdik sebelumnya turut mendanai keberadaan sekolah SMA bina siswa plus keberadaan sekolahnya untuk siswa tidak mampu berikut asramanya.
Namun saat ini tidak paham akan keberadaan sekolah SMK yang tiba tiba ada tahun 2024, diarea lahan dan bangunan pemerintah, dan tidak pernah ada ijin ke disdik Jabar dari pihak yayasan.
” Yang kami ketahui sepintas, pengelola sekolah smkn plus yang sekarang pakai nama bina insani adalah yayasan rantaian dari Dharma Loka dulu ketuanya ibu Molly, namun saat ini ketua sudah beralih ke Azizi bukan ibu molly “.
SMK ini ilegal dan entah dari siapa ijin pakai lahan bangunannya,” ucap Ridwan dari aset disdik Jabar.
” Mengoperasionalkan smk swasta di lahan pemerintah, yang tidak ada ijin pendirian sekolahnya saat ini tengah di dalami oleh disdik dan BPKAD”.
apalagi saat ini menjelang adanya program Sekolah Rakyat, jadi fungsi lahan dan bangunan bisa jadi fasilitas Sekolah Rakyat nantinya, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah setempat yang perlu dukungan untuk pendidikan,” tandasnya.
Kejelasan pemberi ijin pada yayasan ini, dan apakah yayasan ini pernah mengajukan bantuan pada dikmenti disdik Jabar, beberapa kali media mendatangi Bidang PSMK Disdik Jabar, bahkan melalui Seluler pada PPK dikmenti asep suryadi, namun yang terkait dari PSMK baik kabid PSMK ataupun ppk tidak pernah ada di kantor tengah DL, begitupun melalui seluler Asep Suryadi tidak pernah respon. (Farida)
