BANDUNG, BOMEN NEWS.com – Permasalahan yang menimpa SMAN 1 Bandung yang tengah memanas, Mendapat Perhatian dari Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat mengunjungi SMAN 1 Bandung, hari ini Selasa (11/3/2025).
Kedatangannya untuk mendengar duduk perkara gugatan sengeketa lahan yang di alami sekolah Smansa, “Kita ingin dengar kasusnya apa yang terjadi. Ini kan pemegang (kepemilikan tanah) atas nama departemen pendidikan dan kebudayaan, makanya kita harus tahu langkah-langkah apa yang sudah di lakukan,” tandasnya.
Papar Wamendikdasmen, saat ini prosesnya sudah pada sidang pembacaan simpulan, Semoga putusannya nanti sesuai dengan fakta-fakta. Insya Allah optimis, sekolah ini kan sudah berdiri sejak tahun 1958, jadi optimis dan mohon doanya sampai nanti adanya pembacaan simpulan sidang di jadwalkan pada 20 Maret 2025, ujar Wamen.
Pertemuan tersebut di hadiri pula oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat (Jabar), Wahyu Mijaya, Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Jabar, Yogi Gautama Jaelani, Kepala Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Jabar, Mohamad Hartono, Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jabar, Komalasari, perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), perwakilan Inspektorat Jabar, Kepala Cadisdik Wilayah VII serta jajaran manajemen SMAN 1 Bandung.
Kadisdik pun berterima kasih atas atensi Wamendikdasmen tentang kasus yang menimpa SMAN 1 Bandung. “Beliau datang ke sini untuk memahami posisi kita, kondisinya seperti apa, kemudian upaya yang di lakukan seperti apa. Kita diskusikan solusi dan kemungkinan terbaik untuk SMAN 1 Bandung,” jelasnya.
Bersama Biro Hukum dan HAM Setda Jabar serta pihak lainnya, lanjut Kadisdik, Pemprov Jabar terus mengupayakan berbagai alat bukti kuat bahwa sekolah memang berhak menempati lahan yang sudah ditempati sejak tahun 1958 tersebut.
“Alat bukti sudah kita kumpulkan dan lengkapi, insya Allah ini sangat mendukung atas kepemilikan (tanah di sini). Kami optimis dan akan terus mengikuti proses dan mengupayakan bahwa tanah ini milik provinsi walau dalam sertifikat masih tertulis departemen pendidikan, c.q. Kanwil Provinsi Jabar,” jelasnya. (Farida)
