Subang, BOMEN NEWS.com –
Adanya Aksi Demo yang di lakukan beberapa LSM dan HMI terkait Isu soal Projek UPLAND Program Pengembangan Sistem Pertanian Kabupaten Subang yang di sebut sebut dalam Aksi demo adanya penyimpangan.
Kadis pertanian,” Memberikan Tanggapan Serius adanya tudingan itu, ” menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Subang Dra. Hj. Nenden Setiawati M,Si, ” Soal itu sudah di tangani oleh pihak APH, dan saat ini sedang diperiksa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP) atas dasar permintaan APH yang menangani, kita tinggal menunggu hasilnya.
Kan projek itu hibah langsung kepada kelompok Tani yang membelanjakan itu petani langsung bukan dinas,” ucap Kadis Nenden.
Saat di tanya setiap kelompok Tani membenarkan ada yang meminta hasil kesepakatan 10-15 persen dari setiap kelompok tani telah menyetor kepada PPK.
Nenden menjawab Nanti kebelet dulu sambil masuk ke Kamar Toilet di samping ruangan Kantor Sekda Subang, kemudian setelah keluar di kamar Toilet langsung bergegas masuk ke ruangan rapat Bupati dua lantai 3 Pemkab Subang, hendak melanjutkan Audiensi sesi kedua bersama HMI dan LSM AKSI, kemarin Rabu ( 29 Mei 2024) dan akhir jawabannya tunggu saja hasil Pemeriksaan BPKP saja ucap Nenden .”
Sementara Ketua LSM Anti Korupsi Seluruh Indonesia ( AKSI ) Warlan. Pihaknya mengerahkan
Ratusan Anggotanya melakukan Aksi Demo ke Dinas Terkait dan kekantor Bupati Subang. Hanya menyampaikan beberapa poin atas keluhan baik Warga Masyarakat Petani dan warga masyarakat yang tergabung dalam Forum Pedagang Pasar Pujasera. Dan juga Pedagang di Blok Bioskop Candra.
Di mana Tuntutan yang di sampaikan prihal mahalnya harga setiap Ruko di Pasar yang di anggap tidak wajar karena satu M lebih dalam penjualan setiap Ruko yang berukuran kecil.
Kemudian Perihal tuntutan ke dinas Pertanian maupun ke APH itu membawa Isu tentang Program Pengembangan Sistem Pertanian di Kabupaten Subang ,” Di rintis sejak tahun 2019 UPLAND Project merupakan kegiatan pembangunan komoditas pertanian unggulan yang berorientasi ekspor, di biayai dari pinjaman Islamic Development (IFAD) dan International Fund for Agriculture Development (IFAD) yang di hibahkan ke pemerintah daerah yang wilayahnya menjadi pilot project pelaksanaan program UPLAND.
Salah satu Kabupaten dari 13 Kabupaten yang mendapatkan dana Hibah dari UPLAND Project adalah Kabupaten Subang Jawa Barat mendapatkan dana Hibah Rp. 75 M.
Uang sebesar 75 M, bukan Uang Sedikit dan di lapangan sangat tidak sesuai dengan Perencanaan.
Dari hasil Audien kemarin Kata Warlan yang di hadiri Semua Pihak Sekretaris Daerah H. Asep Nuroni, H. Rona Mairansyah Kesbangpol, Kepala Dinas Pertanian Dra. Nenden Setiawati MSi, DKUPP, perwakilan Polres, Perwakilan dari Kodim dan juga unsur lainnya.
Di jelaskan soal UPLAND oleh Kadis pertanian maupun APH dari Polres Subang. Bahwa dugaan adanya penyimpangan dalam Projec UPLAND sedang di tangani Polres.
Dan atas dasar permintaan APH juga, BPKP melaksanakan pemeriksaan, tinggal menunggu hasil pemeriksaan BPKP.
Warlan Ketua LSM AKSI bersama Ketua HMI Cabang Subang M. Ali Anaba keduanya akan tetap mengawal hingga akhir.
Jika BPKP menemukan Kerugian Negara jelas harus ada yang di tersangkakan dalam Kasus Upland ,’ ujar Keduanya. (H. Ade Bom)
