BANDUNG, BOMEN News.com –Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA, SMK, SLB Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2023 Tahap 1 dan 2 berlangsung sesuai prinsip PPDB, yakni objektif, transparan, dan akuntabel.
Hal tersebut di sampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat (Jabar), Wahyu Mijaya, Senin (10/7/2023).
Dari total 519.537 pendaftar, sebanyak 299.869 calon peserta didik baru di terima di PPDB SMA, SMK, SLB tahun 2023 tahap 1 dan 2.
Berdasarkan data yang di terima, jumlah pendaftar secara keseluruhan untuk jenjang SMA negeri dan swasta sebanyak 305.941 orang, SMK (212.428). Dan SLB (1.168).
H. Wahyu mengungkapkan, PPDB Jabar tahun 2023 tahap 1 dan 2 berjalan lancar. “Namun, tentunya kita tidak bisa menerima (calon peserta didik) secara keseluruhan karena jumlah kuota relatif terbatas,” ujar wahyu.
Pendaftar sudah bisa memantau dari awal hingga hari terakhir pendaftaran. “Jadi, mereka bisa melihat kemungkinan di terima atau tidak. Terakhir, kami memverifikasi kebenaran data sehingga kami harus memastikan dan terus berupaya memverifikasi data-data yang benar dan sesuai,” jelasnya.
Untuk permasalahan dan pengaduan PPDB, lanjut Kadisdik, pihaknya menyediakan kanal pengaduan resmi secara online dan offline 3 x 24 jam.
Kadisdik pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya PPDB tahun 2023 ini. “Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi masukan untuk perbaikan (pelayanan) kami. Terima kasih pula kepada orang tua calon peserta didik yang telah sama-sama menjaga PPDB ini sehingga berjalan baik dan lancar,”
Kadisdik juga memberikan semangat kepada calon peserta didik yang belum berhasil lolos di PPDB tahap 1 dan 2 ini. “Dari kuota yang kami miliki, tentunya tidak semua bisa di terima di sekolah negeri di Jabar. Insya Allah, sekolah di mana pun sama, bergantung pada semangat masing-masing individu (siswa),” jelasnya.
Sementara perkembangan situasi lain di daerah tetkait PPDB. Seperti yang di publish oleh Disdik kota Bogor, walikota bogor Bima Arya banyak menemukan indikasi kecurangan dalam penerimaan PPDB 2023. Terutama zalur zonasi, hasil pengecekan di lapangan di temukan fakta yang tidak sesuai antara data kependudukan dan lapangan.
Atas kondisi ini,walikota bogor akan menyampaikan pada Presiden Jokowi dan Nadiem Makarim agar mengevaluasi kembali sistem Zonasi di PPDB. (farida)
